PALANGKA RAYA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Kalimantan Tengah, Dr. Agustin Teras Narang, meminta PT PLN (Persero) segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Menurutnya, kondisi tersebut telah menimbulkan keresahan masyarakat serta berdampak terhadap aktivitas ekonomi.
Pernyataan tersebut disampaikan Teras Narang menyikapi situasi kelistrikan di Kalimantan, sekaligus menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto saat meresmikan Stasiun Tawang di Semarang, Kamis (30/7/2026), yang mendorong terwujudnya pembangunan jalur kereta api Trans Kalimantan.
Teras Narang menilai persoalan kelistrikan harus menjadi perhatian utama pemerintah pusat sebelum agenda pembangunan lainnya dijalankan. Ia berharap Direksi PLN di tingkat pusat turun langsung memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait kondisi sistem kelistrikan di Kalimantan.
“Direksi PLN perlu menjelaskan secara langsung situasi kelistrikan di Kalimantan. Penjelasan dari daerah perlu diimbangi oleh pusat karena keandalan pasokan listrik merupakan kebutuhan mendasar masyarakat dan dunia usaha,” ujarnya.
Ia juga meminta dilakukan evaluasi terhadap sistem dan jajaran PLN yang menangani wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah apabila memang ditemukan persoalan dalam pengelolaan kelistrikan. Menurutnya, pemadaman listrik yang berulang telah menyebabkan kerugian di berbagai sektor, termasuk usaha peternakan dan kegiatan bisnis yang bergantung pada pasokan listrik yang stabil.
“Apabila sumber persoalan berada di tingkat pusat, maka harus ada transparansi kepada masyarakat mengenai kondisi sebenarnya sehingga publik memperoleh informasi yang jelas,” katanya.
Selain menyoroti persoalan listrik, Teras Narang menyampaikan apresiasi atas perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap rencana pembangunan jalur kereta api Trans Kalimantan. Ia menilai proyek tersebut memiliki nilai strategis dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah di Pulau Kalimantan.
Menurut Teras, saat menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Tengah, pemerintah provinsi telah menyusun berbagai kajian mengenai rencana pembangunan jalur kereta api tersebut, meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya, lingkungan hingga hukum. Ia menilai dokumen tersebut dapat menjadi dasar untuk melanjutkan proses pembangunan dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan saat ini.
Ia juga berpendapat bahwa keberadaan jalur kereta api berpotensi memperkuat sistem logistik, termasuk distribusi komoditas seperti batu bara yang menjadi sumber bahan bakar sejumlah pembangkit listrik, sehingga dapat mendukung ketahanan energi di Kalimantan.
Teras Narang berharap pemerintah memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama di bidang energi dan pangan, sembari tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur strategis seperti jalur kereta api Trans Kalimantan.
Ia juga mengajak seluruh kepala daerah dan pemangku kepentingan di Pulau Kalimantan untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat agar arahan Presiden terkait percepatan pembangunan Trans Kalimantan dapat ditindaklanjuti secara konkret.
“Kolaborasi seluruh daerah di Kalimantan menjadi penting agar pembangunan konektivitas dapat terwujud dan memberikan manfaat bagi percepatan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi kawasan,” tutupnya.(red)
