Palangka Raya – Lonjakan harga BBM nonsubsidi mulai memunculkan efek berantai di Kalimantan Tengah. Di saat harga Pertamina Dex menembus kisaran Rp26 ribu hingga Rp28 ribu per liter, persoalan justru melebar ke sektor yang lebih rentan: nelayan yang bergantung pada Solar subsidi.
Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah, melihat kondisi ini bukan sekadar soal kenaikan harga, melainkan ketimpangan akses. Solar subsidi yang seharusnya menjadi penopang aktivitas nelayan justru semakin sulit diperoleh di lapangan.
“Yang paling terdampak jelas nelayan. Mereka sangat bergantung pada Solar, sementara ketersediaannya makin terbatas,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).
Situasi tersebut membuat sebagian nelayan terpaksa mengurangi aktivitas melaut. Biaya operasional yang tidak sebanding dengan hasil tangkapan menjadi risiko yang harus dihadapi di tengah ketidakpastian pasokan BBM.
Di sisi lain, kelompok masyarakat di sektor pertambangan dinilai tidak mengalami tekanan yang sama. Dengan kemampuan ekonomi yang lebih kuat, kenaikan harga BBM tidak terlalu mengganggu aktivitas mereka.
“Untuk sektor tambang mungkin tidak terlalu terasa. Tapi bagi masyarakat umum, dampaknya tetap luas,” kata Nafsiah.
Dampak itu merambat ke kebutuhan sehari-hari. Kenaikan biaya distribusi akibat mahalnya BBM mendorong harga barang pokok ikut naik. Rantai pasok dari kota ke daerah menjadi lebih mahal, dan selisih itu pada akhirnya ditanggung masyarakat.
“Harga kebutuhan pokok ikut terdorong karena ongkos angkut naik. Ini yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Kondisi ini memperlihatkan tekanan ganda: di satu sisi akses BBM subsidi menyempit, di sisi lain harga BBM nonsubsidi terus naik. Di tengah situasi tersebut, kelompok dengan ketergantungan tinggi terhadap BBM seperti nelayan menjadi pihak yang paling rentan terdampak.
