Palangka Raya – Kunjungan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Fajar Riza Ul Haq, ke Kalimantan Tengah pada puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026 bukan sekadar seremoni. Ada pesan tegas yang dibawa: daerah yang serius membenahi pendidikan, akan mendapat dukungan lebih besar dari pusat.
Di hadapan jajaran pemerintah daerah, Fajar menyoroti langkah konkret Pemprov Kalteng yang dinilai tidak berhenti pada wacana. Program beasiswa untuk pelajar SMA, SMK, hingga sekolah khusus (SKH) disebut sebagai contoh nyata bagaimana akses pendidikan diperluas secara langsung ke masyarakat.
“Ini bukan sekadar program, tapi investasi jangka panjang,” ujarnya.
Tak hanya soal akses, pembenahan infrastruktur pendidikan juga jadi fokus. Sepanjang 2025, puluhan sekolah di Kalteng telah direvitalisasi. Secara nasional, pemerintah menggelontorkan Rp16,9 triliun untuk memperbaiki lebih dari 16 ribu sekolah rusak berat. Tahun ini, anggaran kembali disiapkan Rp14 triliun, dengan target lebih dari 11 ribu sekolah dan angka itu masih bisa bertambah.
Kalteng sendiri masuk dalam radar prioritas, terutama untuk wilayah dengan kondisi geografis menantang dan kategori 3T. Artinya, peluang penambahan bantuan masih terbuka lebar, selama komitmen daerah tetap konsisten.
Menariknya, Fajar tidak hanya bicara pendidikan dalam ruang kelas. Ia mengaitkan langsung dampaknya dengan penurunan kemiskinan ekstrem di Kalteng yang kini berada di bawah rata-rata nasional. Baginya, ini bukan kebetulan.
“Ada hubungan yang jelas antara pendidikan dan kesejahteraan. Datanya sudah bicara,” tegasnya.
Selain itu, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalteng juga menjadi indikator bahwa arah kebijakan yang diambil mulai menunjukkan hasil. Inovasi seperti penggunaan papan interaktif digital di sekolah turut diapresiasi sebagai langkah adaptif terhadap kebutuhan pembelajaran modern.
Di sisi lain, pemerintah pusat mulai menggeser perhatian ke fondasi pendidikan sejak dini. Untuk pertama kalinya, Program Indonesia Pintar (PIP) menyasar anak PAUD dengan bantuan Rp450 ribu per tahun. Skema ini diproyeksikan menjadi pijakan menuju kebijakan wajib belajar satu tahun prasekolah.(red/poto:Hairul)
