PALANGKA RAYA — Momentum Hari Buruh Internasional dimanfaatkan Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Kalimantan Tengah, Faridawaty Darland Atjeh, untuk menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang masih dihadapi pekerja di daerah.
Ia menilai, isu upah layak belum sepenuhnya terjawab di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah. Menurutnya, standar pengupahan harus benar-benar mencerminkan kebutuhan hidup pekerja, bukan sekadar memenuhi batas minimum administratif.
Selain itu, Faridawaty juga menekankan bahwa perlindungan tenaga kerja masih menjadi pekerjaan rumah, terutama dalam hal akses jaminan sosial yang merata dan berkelanjutan. Ia mengingatkan bahwa pekerja rentan sering kali belum mendapatkan perlindungan optimal.
Di sisi lain, ia mendorong penguatan komunikasi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah daerah. Menurutnya, hubungan industrial yang tidak dibangun secara terbuka berpotensi memicu ketimpangan dan konflik berkepanjangan.
“Kolaborasi harus dibangun secara konkret, bukan hanya wacana. Tanpa itu, produktivitas sulit meningkat dan kesejahteraan pekerja akan stagnan,” ujarnya, Jumat (1/5/26).
Faridawaty juga menilai bahwa peringatan May Day seharusnya menjadi ruang evaluasi kebijakan ketenagakerjaan, bukan sekadar agenda seremonial. Ia mengingatkan bahwa kontribusi buruh dalam pembangunan daerah perlu diimbangi dengan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan mereka.
Dengan berbagai tantangan tersebut, ia berharap pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dapat lebih fokus menghadirkan kebijakan yang konkret, terutama dalam menjawab kebutuhan dasar pekerja di Kalimantan Tengah.
