PALANGKA RAYA – Ambruknya box culvert di Kilometer 11 ruas Jalan Trans Kalimantan jalur Kasongan–Kereng Pangi, Kabupaten Katingan, mendorong DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi infrastruktur jalan nasional di wilayah tersebut. Langkah itu dinilai penting untuk mencegah kejadian serupa sekaligus menjamin kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi logistik.
Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Abdul Hafid, mendesak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Tengah segera melakukan inspeksi dan inventarisasi terhadap seluruh jembatan maupun box culvert di sepanjang ruas Jalan Trans Kalimantan, terutama infrastruktur yang berada di kawasan rawan erosi dan bantaran sungai.
“Ini jalur vital Trans Kalimantan. BPJN perlu melakukan investigasi dan inventarisasi terhadap jembatan maupun box culvert yang rentan agar kejadian seperti ini tidak terulang,” kata Hafid, Minggu (5/7/2026).
Menurut politisi dari Daerah Pemilihan (Dapil) II Kalteng tersebut, pemerintah perlu memiliki basis data yang memuat usia konstruksi, kondisi fisik, dan tingkat kelayakan setiap jembatan maupun box culvert sebagai dasar dalam menentukan prioritas pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur.
Ia menilai keputusan perbaikan maupun pembangunan kembali suatu infrastruktur harus mengacu pada hasil kajian teknis yang akurat sehingga anggaran dapat digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
“Masih terlihat jembatan yang sebenarnya layak justru dibongkar atau direnovasi. Seharusnya ada data kualitas yang menjadi dasar penentuan prioritas perbaikan,” ujar Hafid yang juga menjabat Ketua DPD PAN Kabupaten Kotawaringin Timur.
Selain evaluasi kondisi infrastruktur, Hafid meminta BPJN meningkatkan pengawasan terhadap kualitas pekerjaan konstruksi, baik pada pembangunan baru maupun rehabilitasi box culvert dan jembatan, agar mampu bertahan sesuai umur rencana konstruksi.
Ia juga menyoroti masih banyaknya kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang melintasi ruas Trans Kalimantan. Menurutnya, muatan berlebih menjadi salah satu faktor yang dapat mempercepat kerusakan jalan dan jembatan sehingga pengawasan harus dilakukan secara konsisten.
“Penindakan terhadap ODOL belum maksimal. Harus dilakukan secara tegas, berkelanjutan, dan terukur,” tegasnya.
Hafid menilai kapasitas sejumlah ruas jalan dan jembatan di Kalimantan Tengah saat ini sudah tidak sebanding dengan meningkatnya aktivitas distribusi hasil sumber daya alam yang mengandalkan jalur Trans Kalimantan. Karena itu, ia mendorong pemerintah mulai merancang peningkatan kelas jalan, memperkuat kapasitas jembatan, serta menyiapkan jalur alternatif untuk mengantisipasi gangguan apabila terjadi kerusakan pada salah satu ruas utama.
“Trans Kalimantan merupakan jalur utama. Ke depan perlu dipersiapkan ruas jalan baru sehingga ketika terjadi gangguan, mobilitas masyarakat dan distribusi logistik tetap berjalan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan banyak jembatan di Kalimantan Tengah telah berusia puluhan tahun sehingga perlu dievaluasi kembali dengan mempertimbangkan peningkatan volume lalu lintas dan kebutuhan ekonomi daerah.
“Pemerintah perlu menyusun perencanaan pembangunan jalan dan jembatan secara menyeluruh, bukan sekadar tambal sulam. Infrastruktur ini menjadi akses utama bagi aktivitas masyarakat sekaligus distribusi hasil sumber daya alam di Kalimantan Tengah,” katanya.
Sebelumnya, box culvert di KM 11 ruas Kasongan–Kereng Pangi ambruk pada Minggu pagi dan menyebabkan arus lalu lintas di jalur Trans Kalimantan sempat terputus total. Setelah dilakukan penanganan darurat menggunakan alat berat, akses jalan kembali dibuka sekitar pukul 18.35 WIB dengan sistem buka-tutup satu jalur secara bergantian.
DPRD Kalteng berharap insiden tersebut menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat sistem pengawasan, pemeliharaan, dan perencanaan infrastruktur jalan nasional agar keselamatan pengguna jalan serta kelancaran distribusi logistik di Kalimantan Tengah dapat terjaga.
