PALANGKA RAYA – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi salah satu persoalan strategis yang dibawa Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran saat menerima peserta Praktik Kerja Dalam Negeri (PKDN) Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-36 Tahun Anggaran 2026.
Pertemuan berlangsung di Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Jumat (11/9/2026). Di hadapan para peserta PKDN, Agustiar tidak hanya berbicara mengenai karakteristik wilayah Kalimantan Tengah, tetapi juga tantangan yang muncul ketika musim kemarau datang.
Kalteng memiliki wilayah lebih dari 153 ribu kilometer persegi dengan 13 kabupaten dan satu kota. Luas wilayah tersebut, ditambah kondisi geografis dan keberagaman karakter daerah, membuat penanganan karhutla membutuhkan koordinasi yang tidak sederhana.
Persoalan itu semakin terasa sepanjang Agustus hingga awal September 2026, ketika karhutla meningkat dan turut berdampak terhadap kualitas udara di sejumlah wilayah.
“Karhutla di Kalimantan Tengah menunjukkan peningkatan signifikan pada Agustus hingga awal September 2026 dan berdampak pada kualitas udara yang mencapai kategori berbahaya dan sangat tidak sehat di sejumlah wilayah,” kata Agustiar.
Menurutnya, kondisi musim kemarau dan ancaman El Nino ikut meningkatkan risiko kekeringan serta munculnya kebakaran.
Data Posko PDB Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah per 10 September 2026 mencatat lebih dari 107 ribu hotspot, 2.819 kejadian karhutla, serta lebih dari 9.200 hektare lahan terbakar yang telah ditangani.
Besarnya skala persoalan tersebut membuat penanganan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan satu institusi. Sekitar 10.700 personel dari berbagai unsur dilibatkan, mulai dari TNI, Polri, BPB-PK, BPBD, Manggala Agni, Damkar, perangkat daerah hingga relawan.
Dukungan dari pemerintah pusat juga diarahkan untuk memperkuat operasi di lapangan. Sejumlah bantuan berupa armada, peralatan, personel, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), patroli udara hingga helikopter water bombing telah dikerahkan.
Bagi Agustiar, kondisi tersebut menjadi salah satu gambaran penting yang dapat dipelajari peserta PKDN selama berada di Kalimantan Tengah.
“Kami berharap PKDN tidak hanya menjadi ruang bagi peserta untuk mempelajari kondisi dan strategi penanganan karhutla di Kalimantan Tengah, tetapi juga memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi melalui pertukaran pengalaman, data, dan perspektif,” ujarnya.
Agustiar juga menyinggung karakter masyarakat Kalteng yang hidup dalam keberagaman suku dan budaya. Nilai kebersamaan melalui falsafah Huma Betang dan Belom Bahadat, menurutnya, menjadi modal sosial dalam menghadapi berbagai persoalan daerah.
Kehadiran peserta Sespimti Polri di Kalteng pun diharapkan tidak berhenti pada agenda kunjungan dan pemaparan kondisi daerah. Pertukaran pengalaman mengenai persoalan strategis, khususnya penanganan karhutla, diharapkan dapat menjadi bagian dari pembelajaran bagi calon pimpinan tinggi Polri.
“Selamat mengikuti seluruh rangkaian PKDN. Semoga kegiatan ini berlangsung lancar serta memberikan ilmu, wawasan, dan pengalaman yang bermanfaat bagi seluruh peserta,” pungkas Agustiar.
