PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Workshop Membangun Keterlibatan Aktor Non-Pemerintah dalam Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2026–2030. Kegiatan berlangsung di Aula Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya, Kamis (4/6/2026).
Workshop tersebut menjadi bagian dari proses penyusunan RAD SDGs yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di luar pemerintah, mulai dari lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, pelaku usaha, perbankan, hingga organisasi profesi.
Dalam kesempatan itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga melanjutkan kolaborasi dengan lembaga kerja sama internasional Jerman, GIZ, melalui proyek Penguatan Kapasitas Perencanaan Kebijakan untuk Implementasi Agenda 2030 di Indonesia dan di Global South Phase II (SDGs-SSTC Phase II).
Saat membacakan sambutan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Plt. Kepala Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah Syahfiri menyampaikan bahwa proyek tersebut menitikberatkan pada penerapan Kemitraan Multi-Pemangku Kepentingan atau Multi-Stakeholder Partnership (MSP).
“Pendekatan ini menjunjung tinggi prinsip No One Left Behind (LNOB) atau tidak ada yang tertinggal, serta mewujudkan SDGs tentang kesetaraan gender dan inklusi sosial di semua topik MSP yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan lokal,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penyusunan RAD dilakukan melalui sejumlah tahapan yang menghasilkan proyeksi target indikator SDGs. Proyeksi tersebut menjadi rujukan dalam penyelarasan berbagai dokumen perencanaan daerah, sekaligus digunakan sebagai dasar pemantauan dan evaluasi pencapaian target pembangunan berkelanjutan.
Syahfiri juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh sektor dalam proses penyusunan hingga implementasi RAD SDGs. Menurutnya, kolaborasi lintas pihak diperlukan untuk mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah yang sejalan dengan sasaran nasional dan global tahun 2030.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah Chandra F. Asmara mengungkapkan bahwa rangkaian kegiatan berlangsung selama dua hari dan diawali dengan pelatihan bagi trainer senior terkait platform SDGs Kalimantan Tengah bersama GIZ.
Menurut Chandra, kerja sama antara Bapperida dan GIZ telah dirintis sejak 2024 melalui penyusunan jadwal kegiatan. Berbagai program kemudian dijalankan secara bertahap sepanjang 2025 hingga 2026 untuk mendukung penguatan pelaksanaan SDGs di Kalimantan Tengah.
Ia menambahkan, workshop kali ini secara khusus difokuskan pada peningkatan keterlibatan aktor non-pemerintah dalam proses perencanaan. Keterlibatan berbagai unsur masyarakat dinilai penting untuk memperkaya masukan dan mendukung pelaksanaan program pembangunan yang berkaitan dengan target-target SDGs di daerah.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Advisor Manager GIZ SDGs SSTC Project Marvel Josef Petrus Ledo, perwakilan Gesellschaft für Agrarprojekte in Übersee (GFA), Yayasan Tambuhan Sinta, perwakilan pilar sosial, ekonomi, lingkungan, hukum dan tata kelola, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, pelaku usaha, perbankan, lembaga filantropi, serta organisasi profesi.(Red)
