PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mendorong pengelolaan ekosistem gambut yang berkelanjutan melalui penguatan kolaborasi dengan berbagai mitra pembangunan. Salah satu langkah tersebut diwujudkan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan Kunjungan Lapangan (Initial Engagement) Proyek Green Peatland Economy (GPE) di Kalimantan Tengah yang digelar di Ruang Rapat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Provinsi Kalimantan Tengah, Jumat (17/4/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Plt. Kepala BAPPERIDA Provinsi Kalimantan Tengah, Syahfiri, S.E., menyampaikan paparan mengenai arah kebijakan pembangunan daerah, potensi kawasan gambut, serta strategi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pengelolaan lahan gambut.
FGD menjadi forum awal untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi Proyek Green Peatland Economy. Selain diskusi, agenda juga mencakup kunjungan lapangan sebagai bagian dari proses identifikasi potensi dan tantangan pengembangan ekonomi hijau berbasis ekosistem gambut di Kalimantan Tengah.
Dalam paparannya, Syahfiri menegaskan bahwa kawasan gambut memiliki nilai strategis yang tidak hanya berfungsi sebagai penyangga lingkungan, tetapi juga memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat apabila dikelola secara tepat.
“Pengelolaan gambut harus mampu menciptakan keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pendekatan Green Peatland Economy, kita ingin mendorong pemanfaatan kawasan gambut secara bijaksana, produktif, dan berkelanjutan,” ujar Syahfiri.
Menurutnya, keberhasilan pengembangan ekonomi hijau memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan mitra pembangunan agar setiap program yang dijalankan dapat memberikan manfaat jangka panjang.
“Kolaborasi menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terbuka terhadap berbagai inovasi dan kerja sama yang mampu memperkuat pengelolaan gambut sekaligus meningkatkan nilai ekonomi bagi masyarakat tanpa mengabaikan aspek konservasi,” katanya.
Syahfiri menambahkan, pengembangan Green Peatland Economy sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mendukung pembangunan rendah karbon, pengendalian perubahan iklim, serta optimalisasi potensi sumber daya alam yang berkelanjutan.
Melalui kegiatan FGD dan initial engagement tersebut, diharapkan terbangun kesamaan persepsi serta komitmen bersama dalam mengembangkan model pengelolaan gambut yang adaptif, berdaya saing, dan mampu menjadi salah satu penggerak pembangunan ekonomi hijau di Kalimantan Tengah.