PALANGKA RAYA – DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong pemerintah daerah memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat guna mempercepat operasional Pelabuhan Batanjung. Keberadaan pelabuhan tersebut dinilai strategis untuk mendukung distribusi hasil sumber daya alam (SDA) sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Muhajirin, mengatakan optimalisasi Pelabuhan Batanjung telah lama menjadi harapan masyarakat Kalimantan Tengah. Menurutnya, selama ini sebagian hasil tambang dan hasil hutan dari Kalteng masih didistribusikan melalui pelabuhan di provinsi lain.
“Penghasilan kita dari sumber daya alam banyak didapatkan oleh daerah tetangga. Sementara kita tidak menikmatinya secara langsung,” ujar Muhajirin, Selasa (2/6/2026).
Ia menjelaskan, berdasarkan kajian yang pernah dilakukan, jalur Sungai Kapuas melalui Marabahan dinilai memiliki kedalaman yang memadai untuk dilalui tongkang pengangkut hasil tambang menuju Pelabuhan Batanjung.
Selain itu, Muhajirin menyebut pembangunan infrastruktur pendukung di darat juga mulai berjalan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah membuka akses jalan menuju kawasan pelabuhan sebagai bagian dari upaya mendukung operasionalnya.
Menurutnya, dari rencana pembangunan akses jalan sepanjang sekitar 57 kilometer, sebagian ruas telah dikerjakan dan proses pembebasan lahan juga telah dilakukan.
Meski demikian, Muhajirin menilai percepatan operasional Pelabuhan Batanjung memerlukan dukungan pemerintah pusat, terutama dalam penyelesaian infrastruktur yang menjadi kewenangan kementerian terkait.
“Ini kan dilematis, pelabuhan harus siap, jalan pun harus siap secara bersamaan untuk akses angkut barang. Karena itu, sangat dibutuhkan dukungan simultan dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR,” katanya.
Ia menambahkan, tantangan lainnya adalah memperkuat komunikasi dan pengajuan dukungan anggaran kepada pemerintah pusat agar proyek strategis tersebut dapat direalisasikan sesuai rencana.
“Meyakinkan pemerintah pusat itu butuh ahli pengatur strategi. Tidak mudah mengubah jalur ini karena pihak lain yang sudah biasa menikmati hasil bumi kita tidak akan serta-merta melepasnya,” ujarnya.
Muhajirin berharap seluruh pemangku kepentingan dapat membangun sinergi untuk mempercepat pengembangan Pelabuhan Batanjung sehingga manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam Kalimantan Tengah dapat dirasakan lebih optimal oleh daerah.
“Harus ada win-win solution. Sebagai bagian dari NKRI, kita harus melihat di mana letak keadilannya. Masa kita punya sumber daya, tapi kita tidak dapat hasilnya,” pungkasnya.
