PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyiapkan dukungan anggaran untuk mengiringi program revitalisasi dan digitalisasi satuan pendidikan yang didorong pemerintah pusat.
Kebijakan tersebut sejalan dengan rencana pemerintah pusat mengalokasikan anggaran untuk 100.000 satuan pendidikan pada 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti sebelumnya menyampaikan bahwa rencana tersebut menjadi bagian dari penguatan layanan pendidikan di berbagai daerah.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Reza Prabowo mengatakan Pemprov Kalteng siap menyesuaikan kebijakan daerah dengan program pemerintah pusat, termasuk melalui penyediaan anggaran pendampingan.
“Terima kasih kepada Bapak Presiden atas bantuan Revitalisasi Sekolah dan Digitalisasi Pembelajaran melalui Mendikdasmen,” kata Reza, Selasa (8/9/2026).
Menurut Reza, dukungan pemerintah daerah tidak hanya diarahkan pada pembangunan atau revitalisasi fisik sekolah. Kalteng juga mengembangkan infrastruktur pembelajaran berbasis digital yang ditujukan untuk sekolah-sekolah dengan keterbatasan akses.
Salah satunya melalui Kelas Digital Huma Betang yang dikembangkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Program tersebut diarahkan untuk membantu mengatasi kesenjangan ketersediaan guru antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Melalui pembelajaran digital, materi pendidikan dapat tetap diberikan kepada siswa di wilayah yang memiliki keterbatasan tenaga pendidik maupun akses pembelajaran.
“Kita dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga telah mendukung program digitalisasi tersebut, kita sudah membentuk yang namanya Kelas Digital Huma Betang,” ujar Reza.
Pengembangan kelas digital tersebut turut didukung perangkat Interactive Flat Panel (IFP) serta konektivitas Starlink. Untuk wilayah yang memiliki keterbatasan pasokan listrik, dukungan panel surya juga disiapkan sebagai bagian dari infrastruktur pendukung.
“Dengan adanya digitalisasi, didukung dengan kelas digital, didukung dengan perangkat Starlink dan panel surya yang diberikan oleh pemerintah provinsi, sehingga match lah itu semua,” jelasnya.
Reza menegaskan, pemerintah daerah melihat teknologi sebagai salah satu cara untuk mengurangi kesenjangan layanan pendidikan antara sekolah di perkotaan dan wilayah pedalaman.
“Tentu kebijakan yang baik itu harus didukung, harus disupport, dan kita dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pak Gubernur sudah memberikan dukungan nyata,” tegasnya.
Dengan dukungan tersebut, digitalisasi pendidikan di Kalteng tidak hanya diarahkan pada sekolah yang berada di pusat kota. Infrastruktur konektivitas dan perangkat pembelajaran juga disiapkan untuk menjangkau wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses internet, listrik maupun tenaga pendidik.
Program Kelas Digital Huma Betang kemudian menjadi salah satu upaya Pemprov Kalteng untuk menghubungkan kebutuhan pembelajaran di wilayah perkotaan dengan sekolah-sekolah di pelosok.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari persiapan daerah menghadapi penguatan program revitalisasi dan digitalisasi pendidikan yang akan didorong pemerintah pusat mulai 2027.
