Palangka Raya – Kerusakan ruas Jalan HM Arsyad yang menghubungkan Kota Sampit dengan Kecamatan Samuda, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), kembali menjadi perhatian. Kondisi jalan yang dipenuhi lubang dan mengalami kerusakan di sejumlah titik dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan, khususnya pengendara sepeda motor.
Ruas jalan berstatus jalan provinsi tersebut juga menjadi jalur penghubung menuju Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan. Kerusakan terlihat di beberapa titik, mulai dari wilayah Desa Bagendang hingga kawasan Samuda.
Ketua DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Arton S. Dohong, mengakui perbaikan ruas jalan tersebut belum dapat dilakukan secara maksimal karena keterbatasan kemampuan anggaran Pemerintah Provinsi Kalteng.
“Pemerintah provinsi pasti memprogramkan, karena itu menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Hanya saja yang jadi persoalan barangkali masalah pendanaan,” kata Arton kepada awak media saat melakukan kunjungan kerja di Kotawaringin Timur, Rabu (19/5/2026).
Menurutnya, pemerintah daerah tetap berkomitmen menangani infrastruktur jalan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. Ia berharap kondisi tersebut dapat diperbaiki pada tahun-tahun mendatang.
“Kita diharapkan ya semoga di tahun-tahun berikutnya itu akan bisa terselesaikan. Dengan bahasa lain lebih enak yang ada aspalnya sedikit, yang terkupas-kupas daripada jalan tanah,” ujarnya.
Arton menjelaskan, penurunan pendapatan daerah dalam dua tahun terakhir berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan infrastruktur.
Ia menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Tengah mengalami penurunan signifikan, dari sekitar Rp10 triliun menjadi Rp5,4 triliun pada 2026.
“Dua tahun berturut-turut ini APBD kita menurun sangat drastis. Di tahun 2026 ini dari Rp10 triliun menjadi Rp5,4 triliun,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Arton mengatakan bahwa dari total APBD tersebut, anggaran yang tersedia untuk belanja pembangunan fisik hanya sekitar Rp1,5 triliun. Anggaran tersebut harus digunakan untuk menangani berbagai kebutuhan pembangunan, termasuk pemeliharaan dan peningkatan ribuan kilometer jalan provinsi yang tersebar di 13 kabupaten dan satu kota di Kalimantan Tengah.
“Membagikan anggaran yang begitu besar hanya Rp1,5 triliun dengan ruas wilayah ada 13 kabupaten satu kota itu tidak mudah,” katanya.
Meski demikian, Arton menegaskan DPRD Kalteng akan terus mendorong pemerintah provinsi agar penanganan ruas Jalan HM Arsyad maupun infrastruktur strategis lainnya tetap menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan sesuai kemampuan anggaran daerah.
