PALANGKA RAYA – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Provinsi Kalimantan Tengah menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, dalam rangka membahas strategi optimalisasi belanja daerah serta penguatan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Lantai II BAPPERIDA Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (21/5/2026).
Kunjungan diterima langsung oleh Plt. Kepala BAPPERIDA Provinsi Kalimantan Tengah, Syahfiri, S.E., didampingi Sekretaris BAPPERIDA Maulana Akbar, S.Sos., M.A.P., Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Fredy Darinton, S.T., Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Dr. Chandra Fuji Asmara, S.T., M.Eng., serta Fungsional Ahli Madya Luqman Alhakim, S.P., M.Si.
Pertemuan juga dihadiri jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, pejabat fungsional, penelaah teknis kebijakan, serta staf di lingkungan BAPPERIDA Provinsi Kalimantan Tengah.
Dalam diskusi tersebut, kedua belah pihak bertukar pengalaman mengenai strategi penyusunan kebijakan fiskal daerah, pengalokasian belanja yang lebih efektif, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD untuk mendukung pembangunan yang berorientasi pada hasil.
Syahfiri menyampaikan bahwa optimalisasi belanja daerah tidak hanya berfokus pada besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga pada kualitas perencanaan, efektivitas pelaksanaan program, serta manfaat yang diterima masyarakat.
“Belanja daerah harus mampu menghasilkan nilai tambah bagi pembangunan. Karena itu, setiap program perlu disusun secara terukur, berbasis prioritas, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat,” ujar Syahfiri.
Ia menambahkan, transparansi dalam pengelolaan APBD merupakan salah satu fondasi penting untuk membangun kepercayaan publik sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi budaya dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran. Dengan tata kelola yang baik serta perencanaan yang matang, penggunaan APBD akan semakin efektif, efisien, dan mampu mendukung pencapaian target pembangunan daerah,” katanya.
Menurut Syahfiri, kunjungan kerja antardaerah menjadi sarana yang positif untuk saling berbagi praktik baik, memperkuat jejaring kerja sama, serta memperkaya perspektif dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
Melalui pertemuan tersebut, diharapkan terjalin kolaborasi yang lebih erat antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dalam mendorong pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan.
