Palangka Raya – Nama Letkol Inf. W. Sandy mungkin tidak lagi akrab di telinga generasi muda. Namun dalam perjalanan sejarah Kota Palangka Raya, sosok ini menempati posisi istimewa sebagai wali kota dengan masa kepemimpinan terlama pada era awal berdirinya kota.
Jika dihitung sejak menggantikan Agoes Ibrahim pada Januari 1967 hingga berakhirnya masa jabatan pada 1975, W. Sandy memimpin Palangka Raya selama sekitar 8 tahun 8 bulan. Secara resmi, ia dilantik sebagai Walikota Kepala Daerah Kotamadya Palangka Raya pada 31 Januari 1967 oleh Gubernur Kalimantan Tengah R. Sylvanus.
Sebagian sumber bahkan menempatkannya sebagai wali kota kedua Palangka Raya karena pendahulunya, Agoes Ibrahim, hanya menjabat sebagai pelaksana sementara.
Namun, panjangnya masa jabatan bukanlah satu-satunya alasan nama W. Sandy dikenang.
Dari Pedalaman hingga Akademi Militer
W. Sandy lahir di Kuala Kapuas pada 3 September 1922 dari pasangan Cornelis Sandy dan Adriana. Masa kecilnya dihabiskan berpindah-pindah mengikuti pendidikan, mulai dari Sekolah Rakyat di Luwuk Kanan, Holland Dayak School di Kuala Kapuas, hingga Christelijke HIS di Banjarmasin.
Perjalanan pendidikannya berlanjut ke MULO sebelum akhirnya memilih jalur kemiliteran. Ia menjalani pendidikan Akademi Militer Angkatan II di Malang dan Yogyakarta hingga lulus pada 25 Januari 1950 dengan pangkat Letnan Dua.
Karier militernya membawanya bertugas di berbagai daerah dan satuan. Ia pernah menjadi komandan kompi, perwira staf, hingga menjabat Dandim Kotawaringin Barat sebelum dipercaya memimpin Kota Palangka Raya.
Dalam catatan sejarah Kalimantan Tengah, W. Sandy juga disebut pernah terlibat dalam perang gerilya melawan Belanda di pedalaman Kalimantan Tengah.
Ketika Palangka Raya Hampir Kehilangan Status Ibu Kota
Salah satu peristiwa paling dikenang pada masa kepemimpinan W. Sandy adalah apa yang kemudian dikenal sebagai “Gugatan Sandy.”
Pasca-peristiwa G30S, pembangunan Palangka Raya mengalami perlambatan. Dukungan pemerintah pusat maupun provinsi menurun, sementara partisipasi masyarakat dalam pembangunan ikut melemah.
Melihat kondisi tersebut, W. Sandy mengambil langkah yang tidak biasa.
Ia mengirim surat kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah agar meninjau kembali kedudukan Palangka Raya sebagai ibu kota provinsi. Dalam berbagai catatan sejarah berkembang dugaan bahwa ia bahkan mengusulkan agar ibu kota dipindahkan ke Pulang Pisau.
Namun sejumlah sejarawan menilai langkah tersebut bukanlah keinginan nyata memindahkan ibu kota, melainkan strategi politik untuk menggugah perhatian pemerintah terhadap kondisi Palangka Raya yang mulai tertinggal.
Cara itu ternyata berhasil.
Surat tersebut memicu respons pemerintah daerah. Perhatian terhadap pembangunan Palangka Raya kembali meningkat.
Puncaknya terjadi pada 18 Oktober 1968, ketika Presiden Soeharto bersama enam menteri Kabinet Pembangunan datang ke Palangka Raya dan memberikan dukungan pembangunan, termasuk pembangunan Kantor Balaikota yang kemudian diresmikan Menteri Dalam Negeri Amir Machmud pada 16 Juni 1970.
Lahirnya Lambang Kota
Warisan lain yang masih melekat hingga kini adalah Lambang Kota Palangka Raya.
Berawal dari upaya menelusuri lambang lama yang konon pernah diterjunkan menggunakan payung saat peresmian Kotapraja Palangka Raya pada 1965, pencarian tersebut tidak membuahkan hasil.
Pemerintah kemudian menggelar sayembara desain lambang pada 13 Agustus 1969.
Sebanyak 30 rancangan masuk ke panitia. Tidak ada satu pun yang dianggap memenuhi harapan sepenuhnya.
Akhirnya lahirlah lambang baru yang merupakan sintesis dari berbagai rancangan tersebut. Setelah mendapat persetujuan DPRD-GR melalui Peraturan Daerah Nomor 2/DPRD-GR/1970 tertanggal 17 Juni 1970, lambang itu resmi menjadi identitas Kota Palangka Raya dan tetap digunakan hingga sekarang.
Pembangunan dan Kontroversi
Masa kepemimpinan W. Sandy juga tidak lepas dari kritik.
Pertumbuhan ekonomi pada awal Orde Baru tidak diikuti penyediaan fasilitas perdagangan yang memadai. Akibatnya, aktivitas jual beli meluber ke badan jalan dan melahirkan kawasan yang dikenal sebagai Pasar Blauran, yang masih bertahan hingga kini.
Pada Tahun Anggaran 1972/1973, pemerintah kota juga membangun jalan titian sepanjang 323 meter di kawasan Flamboyan. Dalam sejumlah kajian sejarah, kebijakan tersebut disebut turut memengaruhi berkembangnya kawasan permukiman padat yang kemudian menjadi salah satu tantangan penataan kota.
Meski demikian, berbagai penilaian terhadap kebijakan tersebut masih memerlukan penelitian lebih lanjut karena dipengaruhi kondisi sosial, ekonomi, dan kebijakan pembangunan pada masa itu.
Jejak yang Tetap Hidup
Di balik berbagai dinamika, W. Sandy meninggalkan jejak yang sulit dipisahkan dari sejarah Palangka Raya.
Ia memimpin kota pada masa transisi yang penuh tantangan, memperjuangkan perhatian pemerintah terhadap pembangunan, mengawal lahirnya lambang daerah, sekaligus meletakkan fondasi bagi perkembangan ibu kota Kalimantan Tengah.
Lebih dari lima dekade berlalu, nama W. Sandy tetap menjadi bagian penting dalam perjalanan Palangka Raya—bukan hanya sebagai wali kota dengan masa jabatan terlama pada era awal kota, tetapi juga sebagai pemimpin yang berani mengambil langkah berbeda demi masa depan daerah yang dipimpinnya.(red)
